PONTIANAK – Kinerja Tim Pengendalian dan Pengawasan Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) di Kalimantan Barat hingga kini belum terlihat di lapangan. Padahal Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalbar tentang pembentukan tim tersebut telah ditandatangani sejak 11 Agustus 2025.
Sudah lebih dari dua bulan berjalan, publik belum melihat langkah nyata dari tim yang beranggotakan sekitar 24 orang itu. Mandeknya pergerakan Tim Dalwas ini menimbulkan tanda tanya besar tentang efektivitas dan keseriusan pemerintah daerah dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
Di berbagai daerah di Kalbar, antrean panjang kendaraan, terutama truk pengangkut barang, masih menjadi pemandangan sehari-hari di sejumlah SPBU. Kondisi ini bukan hanya mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi, tetapi juga mulai menimbulkan insiden serius di lapangan.
Salah satu kejadian mencuat pada Jumat, 10 Oktober 2025, ketika sebuah truk dilaporkan menabrak mesin pompa pengisian BBM subsidi jenis solar di SPBU Lintang Batang, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Insiden tersebut viral di media sosial dan menimbulkan kehebohan publik.
Banyak yang menduga, peristiwa itu dipicu oleh perebutan antrean solar subsidi. SPBU itu sendiri disebut-sebut kerap dipenuhi truk-truk tidak layak jalan yang antre demi mendapatkan bahan bakar bersubsidi.
Kejadian ini memperlihatkan betapa lemahnya pengawasan di lapangan. Tim Dalwas yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengendalian dan penertiban distribusi BBM bersubsidi, justru belum menunjukkan aksi nyata.
Surat keputusan yang sudah disahkan Gubernur Kalbar, Ria Norsan tampak belum diikuti dengan langkah operasional yang jelas dan terukur.
Tanpa pengawasan ketat, potensi penyalahgunaan BBM subsidi sangat besar. Truk non-produktif dan kendaraan yang tidak berhak bisa dengan mudah mengakses solar bersubsidi, sementara masyarakat kecil dan pelaku usaha transportasi yang benar-benar membutuhkan harus rela mengantre panjang.
Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Tim Dalwas. Tidak cukup hanya membentuk tim, tetapi juga memastikan mekanisme kerja, pengawasan lapangan, serta sanksi tegas bagi pelanggaran diterapkan.
Masyarakat menanti bukti, bukan janji. SK tanpa aksi hanya menambah panjang daftar persoalan BBM subsidi di Kalbar. Jika tidak segera diatasi, antrean di SPBU akan terus berulang, penyalahgunaan solar bersubsidi makin tak terkendali, dan dampaknya langsung dirasakan oleh pelaku ekonomi kecil yang paling bergantung pada bahan bakar subsidi.
