Pontianak – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Aloysius, secara tegas memperingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar mengenai rencana pergantian Direksi dan Komisaris PT Jamkrida Kalbar yang dinilai tergesa-gesa. Aloysius mendesak Pemprov untuk menghentikan proses seleksi dini tersebut jika tidak ada alasan yang jelas dan sah secara hukum.
Peringatan ini muncul mengingat masa jabatan pimpinan Jamkrida yang seharusnya baru berakhir pada tahun 2027.
“Hak prerogatif beliau [Gubernur] memang untuk penunjukan Pansel, tapi kita melihat daripada Jamkrida-nya, apakah pelayanannya kurang atau bagaimana? Yang saya tahu kinerja Jamkrida sangat bagus saat ini,” ujar Aloysius, menuntut kehati-hatian.
Kontradiksi Data Kinerja vs. Keputusan Politik
Aloysius menekankan bahwa langkah pergantian dini tersebut tidak didukung oleh fakta kegagalan kinerja. Justru, data menunjukkan Jamkrida merupakan salah satu BUMD penopang fiskal daerah yang sukses, Jamkrida terbukti memberikan deviden yang besar bagi daerah, dengan nilai setoran PAD mencapai Rp4–5 miliar per tahun.
“Ini kan masalah bukan pada institusi atau orangnya, ini masalah suka enggak suka atau mau enggak mau. Yang kayak begini kan tidak boleh, jelas kita harus profesional. Kalau bagus, biarkan sampai selesai,” tegasnya, menyiratkan bahwa motif di balik pergantian ini adalah subjektif, bukan profesional.
Jangan Korbankan Teknokrasi demi Kepentingan
Ketua DPRD juga mengkritik kontradiksi kebijakan Pemprov. Di satu sisi sibuk menghemat anggaran, di sisi lain justru menggoyahkan pilar BUMD yang produktif.
“Kita kan sekarang sibuk dengan pemangkasan dana daerah, tapi BUMD yang memberikan deviden besar untuk daerah malah mau diganti Direksi ataupun Komisionernya. Berarti kan enggak beres ini,” cetusnya.
Aloysius mengingatkan bahwa Jamkrida adalah milik daerah, bukan entitas pribadi, sehingga keputusan strategis harus mengutamakan kepentingan publik.
“Saya sangat menyarankan Pansel yang ditunjuk oleh Gubernur ini harus hati-hati.
Coba dilihat dulu secara komprehensif, jangan sampai kesannya kita alergi dengan teknokrasi,” pungkasnya, meminta agar stabilitas dan profesionalisme dipertahankan.
