Pontianak, 13 Oktober 2025 – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berupaya mengantisipasi meningkatnya kepadatan lalu lintas seiring pertumbuhan penduduk dan kendaraan. Melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pontianak, pelatihan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2025 resmi dibuka oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, Senin, 13 Oktober 2025.
Edi menegaskan, kualitas dan kedisiplinan aparatur Dishub menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran mobilitas perkotaan. “Jalan-jalan kita mulai padat, terutama di jam sibuk. Karena itu, petugas Dishub harus profesional, memahami aturan, dan melayani masyarakat secara humanis,” ujar Edi.
Selain kepadatan perkotaan, ia menyoroti posisi strategis pelabuhan sungai di pusat kota yang turut memicu arus kendaraan barang dan angkutan berat. Kondisi ini, menurutnya, menuntut kesiapsiagaan Dishub agar arus lalu lintas tetap aman, tertib, dan terkendali.
Kolaborasi Dishub, TNI, dan Polri
Dalam arahannya, Edi menekankan perlunya sinergi lintas sektor. “Kolaborasi antara Dishub, kepolisian, TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara adalah kunci mewujudkan sistem transportasi kota yang lebih aman dan nyaman,” jelasnya.
Pelatihan Dishub kali ini menghadirkan pelatih dari Komando Daerah Angkatan Laut (Koderal) 12 untuk memperkuat disiplin dan karakter ASN peserta. Edi berharap program ini melahirkan tenaga Dishub yang andal, paham aturan, serta mampu mengedukasi masyarakat di jalan raya.
Penguatan Regulasi dan Pengawasan
Kepala Dishub Kota Pontianak, Trisna Ibrahim, menambahkan bahwa pelatihan ini bagian dari kerja sama berkelanjutan dengan TNI dan Polri, khususnya PROPAM, PROVOS, dan Ditlantas Polda Kalbar. “Kami bersinergi dalam pengawalan, pembangunan, hingga pengawasan lalu lintas. Tujuannya agar petugas lebih profesional dan disiplin,” jelas Trisna.
Ia menyoroti pelanggaran jam operasional kendaraan berat, khususnya tronton dan trailer, yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2016. “Pemahaman regulasi sangat penting supaya pengawasan di lapangan berjalan efektif,” tegasnya.
Trisna juga menekankan bahwa pelatihan membekali petugas dengan kemampuan penanganan insiden lalu lintas, simulasi patroli, serta standar operasional prosedur (SOP) agar tidak terjadi kesalahan hukum.
“Semua pelayanan harus dilakukan dengan pendekatan humanis. Tidak perlu arogan dalam menindak pelanggaran. Edukasi masyarakat dengan cara yang baik dan terukur,” tutupnya.
