LINTASPONTIANAK. Pontianak – Isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, masih menjadi perhatian serius berbagai elemen masyarakat. Sejumlah persoalan seperti kebebasan berekspresi, konflik lahan, perlindungan pekerja, hingga hak masyarakat adat dinilai memerlukan penanganan yang lebih tegas dan berkeadilan dari pemerintah serta aparat penegak hukum.
Aktivis HAM di Pontianak menyebut bahwa dinamika pembangunan yang terus meningkat di Kalimantan Barat membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain juga memunculkan potensi pelanggaran terhadap hak-hak warga, khususnya yang berkaitan dengan penggusuran, perizinan lahan, dan perlindungan lingkungan hidup.
“Pembangunan harus tetap berjalan, tetapi tidak boleh mengorbankan hak dasar masyarakat. Prinsip HAM harus menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan,” ujarnya, 9 Desember 2025.
Sorotan juga datang dari kalangan mahasiswa. Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pontianak Bidang HAM & LH menegaskan pentingnya peran negara dalam menjamin hak-hak masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Pengurus HMI Cabang Pontianak, Abdurohman Dapartemen HAM & LH, mengatakan bahwa isu HAM tidak boleh hanya menjadi bahan diskusi akademik, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan nyata.
“HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia. Negara wajib hadir melindungi rakyatnya, bukan justru abai ketika terjadi pelanggaran, terutama terhadap masyarakat kecil,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga ruang demokrasi di daerah. Menurutnya, mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal kebebasan berekspresi dan menyuarakan aspirasi masyarakat secara konstitusional.
Di sektor ketenagakerjaan, perlindungan buruh juga masih menjadi fokus perhatian. Masih ditemukan aduan mengenai jam kerja berlebih, upah yang tidak sesuai standar, serta lemahnya perlindungan bagi pekerja sektor informal di wilayah perkotaan Pontianak.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Pontianak menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat upaya perlindungan HAM melalui sinergi lintas sektor. Program sosialisasi hukum, penguatan layanan pengaduan masyarakat, serta kerja sama dengan lembaga HAM dan organisasi masyarakat sipil terus diupayakan agar mampu menjangkau seluruh lapisan warga.
Pengamat sosial dari salah satu perguruan tinggi di Kalimantan Barat menilai bahwa penguatan penegakan HAM di Pontianak harus diikuti dengan ketegasan hukum dan transparansi kebijakan publik. “Tanpa pengawasan yang kuat dan partisipasi aktif masyarakat, potensi pelanggaran HAM akan selalu terbuka,” ujarnya.
Ke depan, masyarakat Pontianak berharap agar penegakan HAM tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, keadilan hukum yang setara, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.
Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia yang jatuh hari ini menjadi pengingat bagi semua pihak untuk terus menjaga dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. HMI Cabang Pontianak menegaskan bahwa peringatan ini harus menjadi momentum evaluasi bersama agar pelanggaran HAM tidak terulang, serta mendorong pemerintah dan masyarakat untuk semakin peduli terhadap perlindungan hak setiap warga negara tanpa terkecuali.
