PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, resmi dikukuhkan sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan periode 2025–2028. Pengukuhan berlangsung dalam Muskomwil V APEKSI di Kota Palangka Raya, Sabtu, 27 September 2025.
Sebagai Ketua Komwil V, Edi akan mengoordinasikan berbagai program dan kegiatan APEKSI bagi pemerintah kota se-Kalimantan selama tiga tahun ke depan. Ia menyebut amanah tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kota Pontianak.
“Ini amanah baru buat Pontianak, sebuah kebanggaan bagi kita mendapat kepercayaan memimpin Komwil V,” ungkapnya.
Tantangan Fiskal Jadi Sorotan
Dalam sambutannya, Edi menyoroti pemangkasan Dana Transfer Daerah yang kini menjadi tantangan serius. Kota Pontianak, misalnya, mengalami pengurangan anggaran hingga Rp223 miliar. Rinciannya, Dana Alokasi Umum (DAU) berkurang Rp125 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) termasuk PPN dan PBB ikut dipotong, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik nihil. Hanya DAK non-fisik yang naik sekitar Rp8 miliar, jumlah yang tak cukup menutup defisit.
“Dengan kondisi ini, kami harus menyesuaikan program 2026 dan lebih kreatif mencari sumber pendapatan lain. Namun ruang fiskal daerah semakin terbatas karena kebijakan pusat, misalnya pajak parkir diturunkan dari 20 persen menjadi 10 persen dan pajak rumah kos dihapuskan,” jelasnya.
Menurut Edi, kota-kota di Kalimantan sangat bergantung pada sektor jasa dan perdagangan. Karena itu, APEKSI diharapkan bisa menjadi wadah perjuangan agar pemerintah kota tetap mampu mendorong pembangunan meski tidak memiliki sumber daya alam melimpah.
APEKSI Sebagai Wadah Kolaborasi
Edi juga menyinggung instruksi Presiden dan Menteri Dalam Negeri terkait efisiensi anggaran, termasuk menunda perjalanan luar negeri serta mengurangi kegiatan yang membebani keuangan daerah. Menurutnya, forum APEKSI tetap penting karena menjadi ruang berbagi pengalaman, mempererat silaturahmi, sekaligus memberi dampak ekonomi bagi daerah penyelenggara.
“Jika kota-kota di Kalimantan maju, Indonesia juga akan ikut maju,” tegasnya.
Ia berharap krisis ekonomi bisa mereda pada 2026 sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat di atas 6 persen pada 2027.
Visi “Kalimantan Kota Masa Depan”
Edi kemudian menggagas visi besar “Kalimantan Kota Masa Depan” sebagai arah pembangunan kawasan perkotaan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.
“Visi Kalimantan Kota Masa Depan adalah komitmen kita untuk menyiapkan daerah ini sebagai pusat pertumbuhan baru. Kota-kota di Kalimantan harus mampu bersinergi, menghadirkan inovasi, dan menjawab tantangan zaman, baik dari sisi ekonomi, lingkungan, maupun kualitas hidup masyarakat,” jelasnya.
Prioritas Program: Infrastruktur, UMKM, dan Pengendalian Inflasi
Edi menekankan pentingnya koordinasi lintas OPD antar daerah untuk memastikan program strategis berjalan efektif. Ia menyebut optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu rekomendasi utama, disertai pengawasan transparan dan akuntabel.
Selain itu, ia menyoroti percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, dan penerangan jalan umum yang berfungsi menopang aktivitas masyarakat.
“Pengendalian inflasi juga harus diperkuat melalui pengawasan harga kebutuhan pokok, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.
Di bidang sosial, ia menekankan perlunya evaluasi berkala terhadap program bantuan agar penyaluran lebih tepat sasaran.
Tak kalah penting, sektor UMKM menjadi perhatian utama. Komwil V APEKSI Regional Kalimantan, menurutnya, akan mendorong akses permodalan, pelatihan, hingga perluasan pasar digital.
“UMKM merupakan tulang punggung ekonomi kita, sehingga harus terus ditopang agar semakin tangguh dan berdaya saing,” tutupnya. (kominfo/prokopim)
