LINTAS PONTIANAK – Kerusakan jalan di Dusun Kelepuk, Desa Sekendal, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, kembali menuai sorotan publik. Kali ini, perhatian datang dari lawyer muda asal Landak, Rusliyadi, S.H., yang menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi infrastruktur yang dinilai memperburuk aktivitas sehari-hari masyarakat.
Menurut Rusliyadi, kerusakan jalan tersebut bukanlah persoalan baru. Warga sudah sejak lama mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah, namun hingga kini belum ada langkah nyata yang memadai dari pemerintah daerah.
“Kerusakan jalan ini sudah lama dirasakan masyarakat. Kami berharap pemerintah daerah bersama DPRD dapat segera menindaklanjuti aspirasi ini sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kebutuhan rakyat,” ujar Rusliyadi. Selasa, 3 September 2025 malam.
Ia menegaskan, perbaikan infrastruktur harus ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan daerah, khususnya di wilayah pedesaan yang masih sangat bergantung pada akses jalan untuk menunjang kehidupan masyarakat.
Lebih lanjut, Rusliyadi menyoroti besarnya kepercayaan masyarakat Landak kepada Bupati dr. Karolin Margret Natasa yang telah dua periode memimpin. Menurutnya, kepercayaan tersebut harus dijawab dengan komitmen nyata dalam memperhatikan kebutuhan mendasar rakyat, terutama pembangunan jalan.
“Masyarakat Landak telah memberikan kepercayaan besar kepada dr. Karolin Margret Natasa. Kepercayaan ini menunjukkan betapa tingginya harapan masyarakat terhadap kepemimpinan beliau. Karena itu, kami berharap persoalan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan, dapat menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, jalan yang layak bukan sekadar soal kenyamanan, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat untuk memperoleh infrastruktur yang memadai. Akses yang baik, menurutnya, akan mendukung peningkatan ekonomi, kelancaran pendidikan, hingga mobilitas sosial warga.
Rusliyadi juga mengingatkan bahwa kerusakan jalan dapat menimbulkan dampak luas. Petani kesulitan mengangkut hasil panen, pelajar terhambat menuju sekolah, hingga pekerja yang harus menempuh perjalanan lebih sulit setiap hari. Hal ini, katanya, berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah jika tidak segera diatasi.
Pernyataan lawyer muda asal Kalbar ini semakin menegaskan urgensi bagi pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Landak untuk menempatkan persoalan infrastruktur sebagai agenda prioritas. Harapannya, pembangunan yang merata dan berkelanjutan dapat segera diwujudkan, demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Landak secara menyeluruh.
