LINTAS PONTIANAK — Seratus hari sudah berlalu sejak Ria Norsan dan Krissantus resmi memegang kendali pemerintahan Kalimantan Barat. Di tengah harapan akan perubahan dan kemajuan, langkah awal keduanya mulai menampakkan hasil. Pelan tapi pasti.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Panca Bhakti Pontianak, Dr. Herman Hofi Munawar, menyebut kerja-kerja awal duet Norsan-Krisantus menunjukkan arah yang positif. Menurutnya, meski belum menyentuh semua lapisan masyarakat, komitmen pasangan ini dalam membangun Kalbar patut dicatat.
“Kalbar ini bukan provinsi kecil. Luas wilayahnya 1,5 kali Pulau Jawa. Kapasitas fiskalnya juga terbatas. Tapi dari yang saya amati, mereka berusaha menata dari dasar,” ujar Dr. Herman, Sabtu (8/6).
Ia mencatat, dalam seratus hari pertama, orientasi kebijakan pemerintah provinsi lebih banyak diarahkan pada pembenahan fondasi. Pendidikan dan infrastruktur menjadi dua sektor yang disasar awal, sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mengerek Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
BACA JUGA: Polresta Pontianak Gelar Pemotongan dan Penyaluran Hewan Qurban
“Pembangunan itu proses. Bukan sulap. Tapi setidaknya, arah kebijakan sudah mulai terbaca. Ada konsistensi antara visi dan langkah awal,” katanya.
Bukan Sekadar Angka Seratus
Menurut Dr. Herman, seratus hari bukan ajang pamer prestasi, melainkan indikator arah dan niat. Dalam hal ini, ia melihat Norsan dan Krissantus tak sekadar simbol politik. Keduanya, menurut dia, mencoba membangun sistem yang bisa bertahan lebih dari sekadar masa jabatan.
Namun, jalan itu tak mulus. Kritik tetap datang, terutama dari kalangan mahasiswa. Herman tak menampik pentingnya kritik sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun ia mengingatkan, kritik seharusnya disertai pemahaman utuh tentang kompleksitas persoalan Kalbar.
“Jangan melihat secara potong-potong. Kita butuh pendekatan komprehensif. Kritik perlu, tapi juga harus adil dan solutif,” tuturnya.
Ekonomi Kerakyatan dan Efisiensi Fiskal
Di sektor ekonomi, perhatian terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu titik terang. Pemerintah, kata Herman, sudah mulai membuka akses permodalan melalui Bank Kalbar, yang ditujukan kepada pelaku usaha mikro dan ultra mikro.
BACA JUGA: Indeks Menabung dan Kepercayaan Konsumen Melemah pada Mei 2025
“Ini bukan sekadar program. Ini soal bagaimana negara hadir untuk masyarakat kecil. Kalau konsisten, ini bisa berdampak signifikan pada penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan soal efisiensi anggaran. Dengan APBD yang tak terlalu longgar, menurutnya, penggunaan dana harus benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Efisiensi bukan soal hemat, tapi soal tepat sasaran,” katanya.
Birokrasi sebagai Ujung Tombak
Pembangunan yang bagus, kata Herman, akan sia-sia tanpa birokrasi yang mumpuni. Ia menilai perhatian Norsan-Krisantus terhadap reformasi birokrasi dan transparansi merupakan langkah yang tak kalah penting dari program fisik.
“Sebagus apapun visi dan program, kalau birokrasi tidak solid dan bersih, semuanya bisa kandas di tengah jalan. Koordinasi antarlembaga dan perlindungan hukum terhadap aparatur juga harus diperkuat,” ujarnya.
Mengawal, Bukan Sekadar Menyorot
Sebagai penutup, Herman mengajak publik untuk mengawal kebijakan pemerintah dengan cara yang sehat dan objektif.
“Mengawal bukan berarti mencela setiap langkah. Tapi ikut menjaga agar arah pembangunan tetap pada relnya. Kalbar butuh semua tangan, bukan hanya satu-dua,” pungkasnya.
