LINTASPONTIANAK.COM – Pemerintah Kota Pontianak kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat.
Predikat ini diberikan atas penyusunan laporan keuangan yang dinilai sesuai dengan standar akuntansi dan administrasi pemerintahan. Namun, capaian tersebut memunculkan catatan kritis dari sejumlah pihak, terutama terkait substansi anggaran dan dampaknya terhadap masyarakat.
Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalimantan Barat, Dr. Herman Hofi Munawar, menilai opini WTP hanyalah penghargaan administratif yang tidak serta-merta mencerminkan keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan rakyat.
“WTP menunjukkan bahwa secara teknis dokumen keuangan tersusun rapi dan sesuai aturan. Tapi itu tidak menjawab apakah anggaran yang disusun benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat atau menyelesaikan persoalan struktural,” ujarnya. Kamis, 29/5/2025.
Menurut Herman, dalam banyak kasus, WTP bisa saja diraih sekalipun sebagian besar anggaran dialokasikan untuk kegiatan yang tidak prioritas, seperti pembangunan fisik yang kurang relevan, studi banding, atau belanja birokrasi yang membengkak. Asalkan tidak ditemukan pelanggaran hukum atau pemborosan yang terdokumentasi, maka WTP tetap dapat diberikan.
Lebih lanjut, ia menyoroti kecenderungan WTP dijadikan alat legitimasi politik oleh pemerintah daerah, termasuk di Pontianak. Capaian ini kerap diklaim sebagai bentuk keberhasilan, padahal tidak ada jaminan paralel antara opini WTP dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Retorika seperti ‘kami sudah dapat WTP’ sering dipakai untuk menutupi kegagalan dalam menangani persoalan seperti kemiskinan, sanitasi, akses pendidikan, pengangguran anak muda, hingga inflasi pangan,” tambahnya.
Herman mengingatkan bahwa masyarakat tidak butuh laporan keuangan yang sempurna, tetapi kehidupan yang layak. Akses terhadap air bersih, layanan kesehatan, pendidikan bermutu, serta harga pangan yang terjangkau adalah kebutuhan nyata warga, yang sayangnya belum sepenuhnya dijawab hanya dengan capaian WTP.
Ia menekankan bahwa WTP seharusnya menjadi standar minimum dalam pengelolaan anggaran, bukan tujuan akhir yang dirayakan berlebihan.
“Pemerintah yang berpihak pada rakyat tidak berhenti pada prestasi administratif. Ia harus mendorong anggaran yang transformatif, partisipatif, dan menyasar kelompok paling rentan,” tegasnya.
Dr. Herman mengajak publik untuk tidak terjebak dalam logika administratif semata. Menurutnya, keberhasilan sejati sebuah pemerintahan adalah ketika anggaran negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat, bukan sekadar untuk memenuhi standar audit tahunan.
