KALBAR – Pelantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota terpilih di Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi momentum bersejarah dalam tatanan pemerintahan daerah. Upacara pelantikan dijadwalkan berlangsung pada 20 Februari 2025 di Istana Negara, menandai awal baru bagi kepemimpinan di berbagai tingkatan pemerintahan.
Dr. Herman Hofi Munawar, Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalbar, menyatakan bahwa momen ini sangat penting bagi masyarakat. Harapan besar tertuju pada kepala daerah yang baru untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat serta membawa perubahan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Salah satu langkah strategis yang harus segera dilakukan oleh kepala daerah adalah membenahi organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam hal ini, penentuan figur yang akan diangkat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) menjadi faktor kunci dalam memastikan efektivitas jalannya pemerintahan.
Sekda memiliki peran strategis dalam membantu kepala daerah menjalankan roda pemerintahan. Ia bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah, menjembatani komunikasi antara kepala daerah dengan jajaran birokrasi, serta memastikan kebijakan dan arahan kepala daerah dapat diimplementasikan secara optimal oleh seluruh OPD.
Selain itu, Sekda juga memiliki tugas utama dalam menyusun dan merumuskan kebijakan daerah. Peran pentingnya terletak pada kemampuan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.
Kemampuan komunikasi yang baik juga menjadi faktor krusial, mengingat koordinasi dengan berbagai perangkat daerah merupakan tanggung jawab utama seorang Sekda.
Dr. Herman Hofi Munawar menegaskan bahwa kepala daerah harus selektif dan berhati-hati dalam memilih Sekda serta personel OPD lainnya. Pemilihan ini tidak boleh didasarkan pada kepentingan pribadi, balas budi, atau intervensi pihak luar, melainkan harus berorientasi pada kompetensi dan kebutuhan daerah.
Meskipun peraturan melarang Gubernur, Bupati, atau Walikota melakukan pergantian pejabat dalam enam bulan pertama setelah pelantikan, kepala daerah tetap perlu mempertimbangkan personel yang akan ditugaskan di setiap OPD.
Hal ini bertujuan agar roda pemerintahan tetap berjalan efektif dan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat setelah masa larangan pergantian pejabat berakhir.
Dengan kepemimpinan yang baru, diharapkan Kalbar dapat mencapai kemajuan yang lebih baik melalui kebijakan-kebijakan yang inovatif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
