Pontianak — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Barat menyampaikan tuntutan tegas kepada Kepolisian Republik Indonesia terkait kondisi penegakan hukum dan keamanan di Kalimantan Barat. Dalam press release rekomendasi Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) yang dirilis pada 14 Desember 2025, BEM Se-Kalbar mendesak pencopotan Kapolda Kalimantan Barat serta Direktur Intelkam Polda Kalbar.
Koordinator Wilayah BEM Se-Kalimantan Barat, Meksi Kerol, menyatakan bahwa tuntutan tersebut didasarkan pada hasil kajian internal, laporan masyarakat, serta dinamika sosial-politik yang berkembang di Kalimantan Barat. Menurutnya, mahasiswa menilai telah terjadi kegagalan kepemimpinan dan pengawasan serius di tubuh Polda Kalbar.
“Kapolda Kalimantan Barat dinilai gagal menjalankan fungsi kepemimpinan dalam memastikan profesionalisme, netralitas, dan keadilan hukum di wilayah Kalimantan Barat,” demikian salah satu poin yang disampaikan dalam pernyataan resmi tersebut.
Selain itu, BEM Se-Kalbar juga menilai kinerja Direktur Intelkam Polda Kalbar tidak optimal, khususnya dalam menjalankan fungsi deteksi dini dan pencegahan konflik sosial. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperburuk situasi keamanan dan stabilitas sosial di daerah.
Mahasiswa menegaskan bahwa situasi ini dapat berdampak serius terhadap demokrasi daerah serta menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, BEM Se-Kalimantan Barat secara terbuka menyampaikan dua tuntutan utama, yakni mendesak Kapolri Republik Indonesia untuk mencopot Kapolda Kalimantan Barat serta meminta Direktur Intelkam Polda Kalbar untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Dalam pernyataannya, Meksi Kerol menegaskan bahwa sikap BEM Se-Kalimantan Barat merupakan bagian dari peran mahasiswa sebagai kontrol sosial yang dijamin oleh konstitusi. Ia juga menyampaikan bahwa apabila tuntutan tersebut tidak mendapat respons, mahasiswa siap melakukan konsolidasi lanjutan dan aksi massa secara konstitusional.
“Ini adalah bentuk tanggung jawab moral mahasiswa terhadap bangsa dan daerah, demi tegaknya keadilan dan demokrasi di Kalimantan Barat,” tegasnya.
Press release tersebut ditutup dengan seruan solidaritas mahasiswa dan penegasan komitmen untuk terus mengawal isu-isu keadilan dan kepentingan rakyat Kalimantan Barat.
