PONTIANAK – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan pentingnya pemutakhiran data kesejahteraan sosial sebagai fondasi utama dalam penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran di seluruh Indonesia.
Dalam kunjungannya ke Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di Kantor Lurah Sungai Jawi Luar, Kota Pontianak, Rabu, 22 Oktober 2025, Mensos menekankan bahwa akurasi data harus menjadi perhatian utama semua pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga petugas di tingkat kelurahan.
“Data itu sangat dinamis. Setiap hari ada yang lahir, meninggal, menikah, atau pindah domisili. Karena itu, akurasi data sangat ditentukan oleh pemutakhiran di lapangan. Ujung tombaknya ada di Puskesos, kader sosial, pendamping, petugas SLRT, hingga RT dan RW,” ujar Gus Ipul.
Akurasi Data Jadi Kunci Bantuan Sosial Tepat Sasaran
Gus Ipul menjelaskan bahwa kebijakan pemutakhiran data sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang akurasi data kesejahteraan sosial. Pemerintah kini berkomitmen untuk menerapkan Satu Data Indonesia, yang mengintegrasikan seluruh data dari kementerian, lembaga, dan daerah, lalu diverifikasi serta divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Tidak boleh ada ego sektoral. Semua data harus terintegrasi agar bantuan sosial dan program pemberdayaan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota Pontianak yang dinilai berhasil mengimplementasikan program Kementerian Sosial sejak tahun 2019 secara berkesinambungan.
“Saya melihat langsung bagaimana teman-teman di Pontianak bekerja dengan baik melayani aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Ini praktik baik yang akan kami jadikan contoh nasional di daerah lain,” ujarnya.
Pemkot Pontianak Dukung Integrasi Data dan Pemberdayaan Sosial
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Kemensos dalam memperkuat integrasi data kesejahteraan sosial. Ia menegaskan bahwa data yang akurat menjadi dasar penyusunan program yang tepat sasaran dan efektif.
“Bantuan sosial merupakan tahap awal dalam memberikan perlindungan dasar bagi warga. Setelah itu, pemerintah daerah akan mendorong masyarakat menuju tahap pemberdayaan agar mereka bisa mandiri secara ekonomi,” jelas Edi.
Ia menambahkan, kolaborasi antara Pemkot Pontianak dan Kemensos akan memperkuat dampak program sosial yang dijalankan. Dengan satu basis data yang sama, penyaluran bantuan akan lebih efektif dan terukur.
“Kami ingin program pemerintah kota dan Kementerian Sosial saling memperkuat, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat sinergi tersebut,” tambahnya.
Pontianak Kembangkan 12 Puskesos di Enam Kecamatan
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, Trisnawati, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 12 Puskesos yang tersebar di enam kecamatan. Jumlah tersebut meningkat pesat dibanding awal pendirian yang hanya dua lokasi, yakni di Siantan Hulu dan Sungai Jawi Luar.
“Pendanaan untuk Puskesos bersumber dari APBD Tahun 2025. Dengan perluasan layanan ini, kami berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin efektif, terutama dalam pemutakhiran data dan percepatan penyaluran bantuan sosial,” ujarnya.
Ia menambahkan, dukungan Pemkot Pontianak juga terlihat dari penambahan anggaran untuk operasional Puskesos agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
“Bapak Wali Kota juga telah menganggarkan tambahan untuk operasional teman-teman Puskesos,” tutup Trisnawati.
Dengan capaian tersebut, Puskesos Pontianak dinilai layak menjadi contoh nasional dalam implementasi layanan kesejahteraan sosial berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.
