LINTASPONTIANAK.COM – Ketua Umum DPP KAMAKSI (Kaukus Muda Anti Korupsi) Joko Priyoski angkat bicara terkait dugaan praktik nepotisme dalam pengangkatan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Nama Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali, menjadi sorotan usai diduga mengangkat anggota keluarganya dalam posisi strategis.
Marullah disebut mengangkat putranya, Muhammad Fikri Makarim alias Kiky, sebagai Tenaga Ahli Sekda. Tak hanya itu, Faisal Syafruddin yang merupakan mantu keponakannya, juga diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta.
Joko Priyoski, atau yang akrab disapa Jojo, menegaskan bahwa praktik nepotisme semacam ini merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap Undang-Undang. Ia merujuk pada Pasal 22 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
“Jika benar Marullah melakukan praktik nepotisme, itu bukan hanya mencederai etika birokrasi, tapi juga melanggar hukum. KAMAKSI mendesak Gubernur DK Jakarta Pramono Anung untuk segera mencopot Marullah dari jabatannya,” tegas Jojo dalam keterangan pers di Jakarta.
Ia menambahkan, nepotisme merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang merusak prinsip good governance. Tindakan itu bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi serta Misi Asta Cita yang diusung pemerintah daerah.
Sebagai bentuk protes dan dorongan transparansi, KAMAKSI berencana menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik strategis, termasuk Gedung KPK RI dan Kantor Gubernur DK Jakarta. Mereka mendesak dilakukannya audit investigasi menyeluruh terhadap dugaan nepotisme dalam pengangkatan jabatan tersebut.
“Kasus ini harus diusut tuntas dan dibuka ke publik. Jangan biarkan praktik nepotisme merongrong birokrasi dan keuangan negara. Kita harus dukung tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan bersih dari KKN,” pungkasnya.
