PONTIANAK – Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalbar, Dr. Herman Hofi Munawar, menyoroti peran strategis pers dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah (Pemda) dan masyarakat. Menurutnya, jurnalis memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi kebijakan dan program pembangunan agar dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat.
“Masyarakat membutuhkan corong untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Pemda. Selain itu, jurnalis juga berperan dalam memberikan kritik dan koreksi terhadap kebijakan pemerintah daerah. Pers tidak hanya berfungsi untuk memuji Pemda, tetapi juga menjadi instrumen kontrol terhadap kebijakan yang dijalankan,” ujar Dr. Herman dalam keterangannya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya menjalin hubungan baik dengan insan pers dan tidak bersikap defensif ketika menerima kritik, baik dari jurnalis maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kritik yang konstruktif harus dipandang sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik.
“Selain menjadi jembatan komunikasi, wartawan juga merupakan penyambung lidah publik. Informasi yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat harus berimbang agar tidak menimbulkan kegaduhan. Oleh karena itu, diperlukan kedewasaan dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar,” tambahnya.
Dr. Herman juga mengingatkan pentingnya peningkatan kompetensi jurnalis agar semakin profesional dalam menjalankan tugasnya. Ia menyadari bahwa dalam setiap komunitas, termasuk di lingkungan Pemda dan media, selalu ada oknum yang bertindak tidak sesuai etika. Namun, hal tersebut tidak boleh mencoreng profesionalisme profesi jurnalistik secara keseluruhan.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya transparansi Pemda sebagai wujud dari prinsip good governance. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah sebaiknya tidak menghalangi kerja jurnalistik dengan alasan yang tidak jelas. “Sikap terbuka dan profesional akan membangun kepercayaan publik serta memastikan bahwa informasi yang beredar tetap akurat dan kredibel,” tegasnya.
Dr. Herman juga menyinggung keamanan wartawan dalam menjalankan tugas mereka, terutama terkait ancaman yang kerap datang dari berbagai pihak. Selain itu, ia menyoroti kondisi wartawan independen yang sering kali tidak memiliki gaji tetap dan bergantung pada pendapatan iklan.
“Pemda sebaiknya memahami kondisi ini dan memberikan dukungan yang memungkinkan, sesuai dengan regulasi dan kondisi keuangan. Alternatif lain bisa berupa beasiswa, pelatihan, atau fasilitas lain yang meningkatkan kesejahteraan wartawan tanpa mengganggu netralitas mereka,” jelasnya.
Dr. Herman Hofi mengingatkan bahwa keberadaan jurnalis dan LSM seharusnya tidak selalu dipandang negatif oleh Pemda. Sebaliknya, mereka harus dilihat sebagai mitra strategis dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kemajuan daerah.
