Jakarta, 10 Oktober 2025 — Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendesak pemerintah melakukan reformasi total terhadap sistem penggajian direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut KAMAKSI, besarnya gaji dan tunjangan elite BUMN merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah UUD 1945 yang menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menilai fenomena gaji jumbo direksi dan komisaris BUMN tidak hanya membebani keuangan negara, tetapi juga menciptakan luka keadilan sosial.
“BUMN seharusnya menjadi instrumen negara untuk menyejahterakan rakyat. Namun, kursi komisaris dan direksi kini berubah menjadi ruang eksklusif bagi elite politik dengan gaji miliaran, tunjangan berlapis, dan fasilitas mewah. Ini bertentangan dengan amanah konstitusi,” tegas Joko di Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2025.
Ketimpangan Sosial dalam Struktur BUMN
KAMAKSI menyoroti praktik penunjukan komisaris dan direksi BUMN yang seringkali tidak berbasis kompetensi, melainkan kedekatan politik. Hal itu dinilai melemahkan fungsi pengawasan dan justru menjadikan BUMN sebagai arena distribusi rente.
Fenomena privilege ini, menurut Joko, sudah berlangsung sejak era Orde Baru. Reformasi 1998 diharapkan memutus rantai praktik tersebut, namun kenyataannya justru semakin mengakar.
“Rugi ditanggung negara, untung dinikmati para elite. Bahkan ada dugaan keluarga direksi BUMN ikut cawe-cawe urusan perusahaan dengan fasilitas negara. BUMN bukan warisan keluarga, negara harus tegas mencopot direksi yang melibatkan keluarganya,” tegas aktivis KAMAKSI.
Gaji Besar, Ketergantungan pada Uang Rakyat
Kritik tajam juga diarahkan pada perusahaan BUMN yang masih bergantung pada Penyertaan Modal Negara (PMN) alias uang rakyat, tetapi tetap menggaji direksi dan komisaris dengan jumlah fantastis.
“Logika yang terbentuk jelas timpang: kerugian ditanggung rakyat, namun elite BUMN tetap bergaji miliaran. Apa gunanya gaji besar dari uang rakyat kalau praktik korupsi masih marak?” ujar Joko.
Ia menambahkan, pertanyaan fundamental muncul: apakah kondisi ini mencerminkan keadilan sosial bagi rakyat, atau justru pengkhianatan terhadap cita-cita bangsa?
Desakan Reformasi Total
KAMAKSI mendorong Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola BUMN. Menurut mereka, reformasi struktural diperlukan agar jabatan strategis di BUMN benar-benar diisi oleh profesional berintegritas, bukan sekadar relawan politik atau kroni kekuasaan.
“Kesejahteraan rakyat jangan hanya menjadi retorika. Saatnya pemerintah hadir dengan langkah nyata: hentikan praktik rente, reformasi total tata kelola, dan evaluasi besaran gaji direksi serta komisaris BUMN,” pungkas Joko Priyoski.
