PONTIANAK – Dr. Herman Hofi Munawar, seorang pengamat hukum dan kebijakan publik di Kalimantan Barat, menegaskan pentingnya dukungan dari seluruh stakeholder, terutama pemerintah daerah, terhadap program swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Menurutnya, ketahanan pangan merupakan kunci utama di tengah ketidakstabilan ekonomi yang melanda saat ini.
Ia bahkan mengusulkan agar Indonesia tidak hanya fokus pada swasembada pangan, tetapi juga menargetkan untuk menjadi lumbung pangan dunia dalam jangka menengah, yaitu dalam waktu 4-5 tahun ke depan.
“Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah strategis yang jelas dan terukur, tanpa menimbulkan masalah bagi lingkungan hidup dan ekosistem,” ujar Dr. Herman Hofi. Senin, 17/2/2025.
Namun, ia menyayangkan kabar mengenai rencana Kementerian Kehutanan untuk membabat 20 juta hektar hutan dan melakukan pemutihan 3 juta hektar terhadap Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit. Jika informasi tersebut benar, Dr. Herman menilai bahwa langkah tersebut akan menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap ekosistem yang sudah berada dalam kondisi kritis.
“Pembabatan 20 juta hektar hutan bukan hanya akan merusak lingkungan, tetapi juga akan menghancurkan nilai sosial dan budaya masyarakat adat, terutama di Kalimantan, Papua, dan Sumatra. Hutan adalah bagian integral dari kehidupan mereka,” tegasnya.
Dr. Herman menekankan bahwa untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, tidak perlu melakukan penebangan hutan secara masif. Ia menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada pengoptimalan lahan pertanian yang ada dan memanfaatkan lahan-lahan tidur milik pemerintah daerah yang tidak produktif.
Selain itu, pemberdayaan petani juga menjadi hal yang sangat penting, mengingat petani di Indonesia sudah memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang pertanian, namun sering kali terhambat oleh kebijakan yang tidak mendukung.
“Pemerintah juga harus menghentikan impor beras yang tidak terencana. Selama musim tanam, rasio kebutuhan pangan dan ketersediaan pangan harus dihitung dengan cermat untuk menjaga stabilitas harga,” tambahnya.
Ia juga menyoroti masalah distribusi pupuk bersubsidi yang sering dikeluhkan oleh petani, serta ketersediaan bibit unggul yang terkadang terabaikan. Menurutnya, jika masalah-masalah ini dapat diatasi, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan dunia tanpa harus melibatkan TNI dan Polri dalam tugas yang bukan bidang mereka.
“Petani kita sudah sangat paham apa yang harus dilakukan. Mari kita dukung mereka dengan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan,” tutup Dr. Herman.
