MEMPAWAH – Tiga tahun sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus 2022, Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, belum menunjukkan geliat operasi yang signifikan.
Padahal, pelabuhan ini digadang-gadang menjadi salah satu proyek strategis nasional yang mampu mengubah wajah ekonomi Kalimantan dengan menjadikannya pusat ekspor dan hubungan logistik internasional di utara Indonesia.
Pengamat transportasi intermoda Kalimantan Barat, Syarif Usmulyani, menilai lambannya optimalisasi pelabuhan tersebut disebabkan oleh belum terbangunnya dukungan infrastruktur secara menyeluruh.
Menurutnya, Pelabuhan Kijing memiliki potensi besar untuk menjadi motor ekonomi kawasan, tetapi belum didukung kebijakan strategis yang memadai.
“Secara umum, jika Pelabuhan Kijing beroperasi maksimal, bukan hanya Kalimantan Barat yang akan merasakan manfaatnya, tetapi juga provinsi-provinsi lain di Kalimantan,” ujar Usmulyani di Mempawah, Rabu, 12 November 2025
Usmulani menekankan, posisi Pelabuhan Kijing yang langsung menghadap Laut Cina Selatan memberikan keunggulan logistik yang signifikan. Dengan kedalaman mencapai 14,5 meter, pelabuhan ini mampu disandari kapal berkapasitas hingga 30 ribu ton dan bisa mencapai 50 ribu ton jika dilakukan pengerukan tambahan.
“Efisiensi waktu dan biaya akan jauh lebih tinggi. Misalnya, pengiriman ke China bisa menghemat waktu hingga tujuh hari dibanding melalui Singapura,” tuturnya.
Efisiensi tersebut, lanjutnya, berpotensi memberikan nilai ekonomis besar dan peluang investasi yang signifikan bagi Kalimantan Barat. Namun, potensi itu bisa terhambat jika pemerintah tidak segera memperkuat konektivitas darat menuju pelabuhan.
Saat ini, jalur distribusi dari Pelabuhan Kijing menuju Pontianak dan wilayah lain dinilai belum memadai. Jalan utama yang digunakan masih bercampur antara kendaraan umum dan truk kontainer, sehingga menimbulkan risiko tinggi terhadap keselamatan lalu lintas.
“Pemerintah provinsi perlu mempercepat pembangunan jalur khusus truk kontainer agar tidak bercampur dengan kendaraan umum. Jika tidak, dampak ekonomi pelabuhan bisa tidak optimal,” tegas Usmulyani.
Tanpa infrastruktur pendukung, menurutnya, multiplier effect ekonomi dari kehadiran Pelabuhan Kijing hanya akan menjadi potensi di atas kertas.
Usmulani menjelaskan bahwa dari sisi fasilitas, Pelabuhan Kijing sebenarnya sudah siap menjadi pelabuhan bertaraf internasional. Fasilitas kepabeanan, imigrasi, dan karantina (CIQ) telah tersedia lengkap. Bahkan, pelabuhan ini mampu menampung hingga 17 kapal secara bersamaan dan memiliki kapasitas mencapai 300 ribu TEUs.
“Secara regulasi dan fasilitas sudah memenuhi standar internasional. Namun, aktivitas bongkar muatnya masih terbatas,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan aktivitas pelabuhan nantinya dapat menimbulkan dampak lanjutan pada arus lalu lintas di Kota Pontianak jika jalur distribusi belum dibenahi.
“Sekarang saja truk kontainer yang beroperasi mencapai lebih dari 600 kali per hari. Jika target 300 ribu TEUs pada 2026 tercapai tanpa jalur khusus, Pontianak akan semakin macet,” ujarnya.
Usmulani mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung sekaligus menyiapkan strategi jangka panjang agar Pelabuhan Kijing benar-benar berfungsi sebagai pusat logistik terpadu di Kalimantan.
“Ini bukan sekadar proyek pelabuhan, tapi investasi strategis yang akan mengubah wajah ekonomi Kalimantan. Pemerintah harus berpikir komprehensif, karena manfaatnya bukan hanya bagi Kalbar, melainkan juga Indonesia bagian timur secara keseluruhan,” pungkasnya.
