PONTIANAK — Pengamat hukum dan kebijakan publik, Dr. Herman Hofi Munawar, memberikan apresiasi tinggi kepada Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, atas komitmen dan langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan sengketa pertanahan di Kota Pontianak.
Sebagai warga kota, Dr. Herman menilai Edi Rusdi Kamtono bukan hanya paham persoalan, tapi juga sigap turun tangan menyelesaikannya. “Beliau mampu memahami dan menanggapi persoalan krusial yang dihadapi masyarakat,” ujarnya, Selasa (14/10/2025).
Menurut Dr. Herman, salah satu langkah penting yang patut diapresiasi adalah ketika Wali Kota Pontianak turun langsung memediasi kasus sengketa tanah di Jalan Aloevera.
Langkah ini dianggap menunjukkan keberpihakan Pemkot Pontianak pada penyelesaian masalah melalui musyawarah dan mufakat, bukan sekadar pendekatan hukum yang kaku.
“Pendekatan seperti ini penting demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat,” kata Dr. Herman.
Tak berhenti di situ, Dr. Herman juga menilai rencana pembentukan Tim Khusus antara Pemkot Pontianak dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pontianak sebagai gebrakan visioner.
Tim ini nantinya tidak hanya fokus menyelesaikan satu per satu kasus sengketa, tapi juga membangun sistem pertanahan yang tertib, minim konflik, dan transparan.
“Langkah ini menempatkan Wali Kota Pontianak sebagai pemimpin daerah yang proaktif dan punya program terstruktur dalam menyelesaikan persoalan pertanahan. Program ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga,” tambahnya.
Dr. Herman berharap program ini bisa berjalan lancar dan menjadi model sukses bagi daerah lain di Kalimantan Barat, terutama wilayah yang masuk “zona merah” persoalan tanah.
Menurutnya, keberhasilan program bukan cuma soal berapa banyak sengketa yang bisa diselesaikan, tapi juga bagaimana kebijakan ini mengutamakan keadilan dan hak warga sebagai prioritas.
“Program pertanahan yang sedang digagas Pemkot Pontianak adalah terobosan penting. Ini bukti kemampuan pemerintah mendeteksi persoalan krusial dan menindaklanjutinya secara strategis,” tegas Dr. Herman.
Dengan pendekatan yang transparan dan terukur, Pontianak diharapkan bisa menjadi contoh daerah yang sukses mengelola pertanahan secara modern dan berpihak pada rakyat.
Langkah ini sekaligus memperkuat pondasi hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
