JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah fiskal besar di awal masa jabatannya sejak September 2025. Sekitar Rp200 triliun dana kas negara yang sebelumnya mengendap di Bank Indonesia (BI) diputuskan akan disalurkan ke bank-bank milik negara (Himbara).
Kebijakan ini disebut sebagai strategi untuk memperkuat fungsi intermediasi perbankan dan mempercepat penyaluran kredit ke sektor riil. Namun, keputusan itu justru menimbulkan polemik di kalangan masyarakat sipil.
Kritik Tajam dari Aktivis Antikorupsi
Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) menjadi salah satu pihak yang paling keras menyuarakan keberatan. Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menilai langkah Menkeu Purbaya berisiko besar terhadap stabilitas ekonomi nasional.
“Rencana Menteri Keuangan Purbaya menarik dana di Bank Indonesia sebesar Rp200 triliun dikhawatirkan bisa menimbulkan berbagai risiko perekonomian yang cukup serius di kemudian hari,” ujar Joko dalam keterangan pers, Minggu (14/9).
Menurutnya, penyaluran dana dalam jumlah masif ke perbankan berpotensi memicu ketidakseimbangan moneter. Likuiditas yang terlalu besar di pasar, jika tidak segera diserap menjadi kredit produktif, bisa menekan nilai rupiah dan memicu inflasi.
“Langkah Menkeu Purbaya ini juga seperti ingin menghidupkan kembali BLBI yang dahulu sarat dengan praktik korupsi dan manipulasi,” tambahnya.
Belajar dari Sejarah Kelam BLBI
Joko, yang akrab disapa Jojo, mengingatkan bahwa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di akhir 1990-an menjadi tragedi finansial terbesar yang pernah menjerat keuangan negara. Dengan alasan stabilisasi ekonomi, kala itu dana likuiditas digelontorkan ke bank-bank yang justru banyak dimanfaatkan oknum untuk memperkaya diri.
“Purbaya boleh saja ahli dalam ilmu ekonomi, tetapi ia dinilai tidak memahami budaya serta kesulitan masyarakat Indonesia yang saat ini masih berjuang di tengah himpitan ekonomi dan daya beli menurun. Apalagi banyak oknum bankir yang masih mencari keuntungan pribadi,” tegasnya.
Alternatif Kebijakan: Pangkas Belanja Elite, Turunkan Pajak
Alih-alih mengalihkan dana besar ke perbankan, KAMAKSI mendorong pemerintah mencari opsi lain untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Beberapa langkah yang diusulkan antara lain:
- Meninjau ulang proyek ambisius seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Food Estate.
- Menghapus posisi wakil menteri yang dinilai terlalu banyak di beberapa kementerian.
- Memangkas gaji dan tunjangan pejabat, direksi BUMN, dan anggota DPR RI.
- Menurunkan PPN menjadi 8 persen untuk merangsang daya beli.
- Menerapkan pajak kekayaan 5 persen bagi kalangan super kaya.
“Kami meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan ini yang berisiko besar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia,” pungkas Jojo yang juga menjabat Presidium Koalisi Kawal Merah Putih (KKMP).
