Bekasi, 14 Agustus 2025 —
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan bahwa pemanfaatan satelit orbit rendah atau Low Earth Orbit (LEO) menjadi solusi strategis untuk memperkuat infrastruktur digital nasional, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Penegasan ini disampaikan dalam sambutan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam yang dibacakan oleh Marsma TNI Agus Pandu Purnama, Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika, dalam acara Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Satelit LEO di Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 14 Agustus 2025.
“Untuk mewujudkan keadilan sosial di era digital, kita tidak cukup membangun jalan dan jembatan, tetapi juga jaringan dan konektivitas digital yang andal, aman, dan merata, hingga ke pelosok nusantara dari Miangas sampai Rote, dari Natuna hingga Merauke,” tegas Pandu.
Menurutnya, tantangan geografis Indonesia yang luas membuat infrastruktur digital berbasis darat seperti jaringan fiber optic dan BTS sulit menjangkau seluruh wilayah. Di sinilah teknologi satelit LEO hadir sebagai game changer, membuka peluang pemerataan akses internet berkecepatan tinggi di daerah yang selama ini tertinggal dalam konektivitas.
Pandu memaparkan, manfaat satelit LEO dapat dirasakan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan daring di desa terpencil, layanan kesehatan digital di pulau terluar, hingga koordinasi pertahanan, keamanan, dan penanggulangan bencana secara real-time.
“Satelit LEO mampu menghadirkan konektivitas berkecepatan tinggi tanpa menunggu pembangunan fisik yang mahal dan memakan waktu,” jelasnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa potensi besar ini dibarengi risiko strategis yang harus diantisipasi. Tantangan tersebut meliputi ketergantungan pada operator asing, celah keamanan siber, kerentanan terhadap pelanggaran kedaulatan data, serta belum adanya kerangka regulasi nasional yang komprehensif.
Kemenko Polkam mendorong percepatan penyusunan kebijakan dan tata kelola nasional untuk pemanfaatan satelit LEO yang berpihak pada kepentingan nasional.
“Penguatan pengawasan spektrum dan orbit, pembangunan kemampuan nasional dalam riset dan manufaktur satelit, serta mitigasi ancaman siber berbasis luar angkasa merupakan langkah yang harus segera dilakukan,” tegas Pandu.
Forum ini juga menghadirkan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital Kemenkomdigi, Kepala Bidang Riset & Pusat Data Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), serta pengamat telekomunikasi. Para peserta sepakat bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk membangun kedaulatan digital Indonesia di era teknologi luar angkasa.
