JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui akun Instagram resminya mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan subsidi untuk Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg sebesar Rp30.000 per tabung pada tahun 2024. Dengan subsidi tersebut, harga jual eceran LPG 3 kg dari pangkalan resmi Pertamina seharusnya sebesar Rp12.750 per tabung.
Namun, unggahan tersebut menuai berbagai reaksi dari warganet yang mempertanyakan kesesuaian harga di lapangan. Banyak yang mengaku masih harus membayar hingga Rp22.000 per tabung.
Salah satu warganet menulis, “Nyatanya kami beli Rp22 ribu. Kalau benar karena sudah disubsidi, LPG 3 kg Rp12.750 berarti penyalurannya harus dievaluasi. Periksa semua yang terlibat, jangan berpikir untuk subsidinya yang dicabut.”
Hingga Jumat (24/1/2025) pagi, unggahan Sri Mulyani telah mengundang 1.032 komentar dan 11,9 ribu tanggapan.
Dalam keterangannya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa harga jual LPG 3 kg yang diterima masyarakat seharusnya sebesar Rp12.750 per tabung, jauh di bawah harga keekonomian yang mencapai Rp42.750 per tabung. Selisih Rp30.000 per tabung tersebut, menurutnya, ditanggung pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari pajak masyarakat.
Sri Mulyani juga memaparkan besaran subsidi dan kompensasi lainnya yang digelontorkan APBN 2024, di antaranya:
– LPG 3 kg: Rp80,2 triliun untuk 40,3 juta pelanggan.
– Solar: Rp89,7 triliun untuk lebih dari 4 juta kendaraan.
– Pertalite: Rp56,1 triliun untuk lebih dari 157,4 juta kendaraan.
– Minyak tanah: Rp4,5 triliun untuk 1,8 juta rumah tangga.
– Listrik 900 VA: Rp156,4 triliun untuk 40,3 juta pelanggan (melalui subsidi) dan 50,6 juta pelanggan (melalui kompensasi).
– Pupuk urea dan NPK: Rp47,4 triliun untuk 7,3 juta ton pupuk bagi petani.
Sri Mulyani menegaskan bahwa subsidi dan kompensasi ini tidak hanya membantu masyarakat rentan, tetapi juga kelompok kelas menengah yang merasakan manfaatnya secara signifikan.
“Ini merupakan bentuk nyata manfaat APBN yang langsung dapat dinikmati oleh masyarakat. Melalui belanja subsidi dan kompensasi, APBN melindungi daya beli masyarakat, sehingga perekonomian kita tetap terus bergerak di tengah tekanan geopolitik dan situasi global yang penuh ketidakpastian,” tulisnya.
Meskipun demikian, polemik mengenai harga LPG di lapangan masih menjadi sorotan. Publik berharap adanya pengawasan lebih ketat terhadap penyaluran subsidi agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. (*)
