Pontianak— Kabar duka sekaligus miris datang dari perbatasan Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Bagaimana tidak, warga di Dusun Badat Lama, Desa Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong, terpaksa mengantarkan jenazah menggunakan ojek motor.
Peristiwa ini ibarat tamparan keras yang menunjukkan betapa timpangnya pembangunan di Kalimantan Barat, khususnya di wilayah perbatasan. Di saat berduka, masyarakat harus bergotong royong dan berjuang di medan berat hanya untuk memastikan jenazah bisa sampai ke tujuan.
Koordinator Wilayah BEM SEKA (Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Kalimantan) Wilayah Kalimantan Barat, Meksi Kerol, yang kebetulan juga putra daerah Sanggau, mengaku sangat terpukul melihat kondisi ini.
“Sebagai putra daerah Sanggau, saya sangat terpukul melihat kondisi seperti ini. Di tanah sendiri, masyarakat masih harus berjuang bahkan dalam suasana duka karena akses jalan yang buruk. Ini bukan sekadar soal infrastruktur, tapi tentang kemanusiaan dan keadilan sosial,” ujar Meksi Kerol, Jumat (7/11).
Menurutnya, kejadian memilukan ini adalah bukti nyata lambatnya pemerintah dalam menangani pembangunan di daerah perbatasan.
Desakan Perbaikan: Jangan Biarkan Rakyat Bertaruh Nyawa!
BEM SEKA Wilayah Kalimantan Barat kini mendesak baik pemerintah pusat maupun daerah untuk segera bertindak cepat. Perbaikan jalan di wilayah Suruh Tembawang dan perbatasan Sanggau lainnya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi.
Peringatan Keras: “Kami mendesak pemerintah untuk tidak menutup mata. Warga perbatasan juga bagian dari Indonesia yang berhak atas akses jalan layak dan pelayanan publik yang adil.”
Seruan Keadilan: “Jangan biarkan rakyat terus bertaruh nyawa setiap kali hujan turun,” tegas Meksi.
Ajak Mahasiswa dan Masyarakat Kawal Isu Perbatasan
Untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang, BEM SEKA juga mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk terus mengawal isu pemerataan pembangunan dan keadilan sosial di perbatasan.
“Kami percaya pembangunan sejati adalah ketika negara hadir di seluruh penjuru negeri tanpa terkecuali — termasuk di tanah perbatasan,” tutupnya.
Isu ini sekali lagi mengingatkan kita semua bahwa akses jalan yang layak bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal martabat dan kemanusiaan bagi warga di garis batas negara.
