LINTAS PONTIANAK – Pimpinan Pusat Kaukus Muda Anti Korupsi (DPP KAMAKSI) melontarkan kritik tajam terhadap gaya kepemimpinan sejumlah direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai menjauh dari semangat pelayanan publik. Ketua Umum KAMAKSI, Joko Priyoski, menyebut banyak direksi BUMN bersikap bak “Dewa”, dikelilingi ajudan dan staf ahli dalam jumlah besar.
“BUMN itu milik rakyat, bukan tempat mempertontonkan kekuasaan pribadi. Hanya Presiden yang berhak mendapatkan pengawalan dan protokol khusus,” ujar Joko dalam keterangannya, Jumat, 20 Juni 2025.
BACA JUGA: Satu Minggu Pasca Demo, Tuntutan AMBU Masih Belum Dipenuhi oleh DPRD Mempawah
Jojo sapaan akrabnya menyebut pola kepemimpinan eksklusif seperti itu menciptakan jarak antara BUMN dan masyarakat yang seharusnya dilayani.
Ia menegaskan bahwa dukungan KAMAKSI terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan hanya simbolik, melainkan mencakup dorongan agar pemerintah tegas menertibkan jajaran direksi yang dinilai elitis.
“Kalau masih ada direksi yang merasa terlalu istimewa hingga tak mampu membaur dengan masyarakat, lebih baik mundur saja,” tegas Jojo.
Kritik KAMAKSI juga menyoroti Surat Edaran (SE) Nomor 9 Tahun 2020 yang diteken Menteri BUMN Erick Thohir pada 3 Agustus 2020. SE itu dinilai membuka celah pemborosan anggaran, karena memungkinkan setiap direksi menunjuk hingga lima staf ahli, dengan gaji yang disebut-sebut bisa mencapai Rp50 juta per bulan.
BACA JUGA: Muhammad Ali, Kakek 68 Tahun di Pontianak yang Tetap Produktif dengan Budidaya Lele
“Ini bertolak belakang dengan prinsip efisiensi dan transparansi yang selama ini digaungkan. Banyaknya staf ahli dan ajudan justru memperlebar jurang antara direksi dan publik,” tambah Jojo.
Menurut KAMAKSI, reformasi BUMN tidak boleh berhenti pada retorika. Organisasi ini menegaskan komitmennya sebagai garda terdepan dalam mengawal tata kelola perusahaan negara dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Kami siap menjadi mata dan telinga rakyat dalam memastikan BUMN berpihak pada kepentingan publik,” ujarnya.
Kritik ini mencuat di tengah meningkatnya tekanan publik terhadap BUMN agar lebih transparan, efisien, dan berpihak pada rakyat.
KAMAKSI berharap, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Danantara, reformasi di tubuh perusahaan pelat merah bisa dipercepat bukan justru mundur ke era birokrasi yang gemuk dan elitis.
