JAKARTA – Ironi perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kembali menyeruak ke permukaan. Di tengah antusiasme jutaan pencari kerja yang rela bertaruh nasib demi status sebagai abdi negara, justru 1.967 CPNS yang sudah dinyatakan lolos seleksi memilih mundur secara sukarela.
Sebuah fenomena yang tak hanya mengejutkan, tapi juga mengundang pertanyaan mendalam: seberapa siap dan transparankah sistem rekrutmen ASN kita?
Fenomena ini bukan semata soal “penempatan jauh” atau “gaji tidak sesuai ekspektasi”, seperti disampaikan Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh dalam rapat bersama Komisi II DPR.
Lebih dari itu, ini adalah tanda bahwa proses seleksi CPNS masih belum menyentuh akar persoalan, pemahaman utuh pelamar terhadap formasi yang dipilih, transparansi informasi, hingga kesesuaian kebutuhan instansi dengan realitas pelamar.
Mekanisme optimalisasi formasi yang seharusnya menjadi solusi pemerataan tenaga kerja malah jadi jebakan administratif.
Bagaimana mungkin peserta dengan nilai tinggi bisa terlempar ke formasi yang bahkan tidak mereka pilih secara sadar? Apakah ini bentuk efisiensi atau justru kompromi terhadap kualitas rekrutmen?
Tak kalah mengejutkan, alasan mundurnya sebagian peserta menyentuh ranah yang mengkhawatirkan, salah pilih formasi, tidak siap secara mental, hingga merasa “tidak pantas lulus”.
Jika seleksi CPNS diklaim sebagai proses ketat berbasis merit, bagaimana bisa orang yang merasa tidak layak justru lolos, sementara jutaan lainnya tersingkir?
Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong menyebut fenomena ini sebagai “ironi”. Namun, ini bukan sekadar ironi ini adalah alarm keras bagi pemerintah.
Ketika kementerian besar seperti Kemendikbudristek dan Kemenkes menjadi penyumbang terbanyak pengunduran diri, artinya ada masalah struktural yang harus dibedah lebih dalam.
Sanksi administratif yang disiapkan oleh Kemenpan-RB, seperti pelarangan ikut seleksi di tahun berikutnya, mungkin terdengar tegas.
Namun apakah itu cukup? Apakah itu menyentuh akar persoalan atau sekadar menambal lubang dengan larangan?
Pemerintah memang berjanji akan memperbaiki sistem. Tapi publik berhak menagih perubahan nyata, bukan janji perbaikan yang berulang setiap tahun.
Jika sistem rekrutmen ASN tak segera dievaluasi serius, jangan salahkan generasi muda bila mulai memandang status PNS bukan lagi sebagai cita-cita, tapi sekadar formalitas penuh jebakan birokrasi.
Satu hal yang pasti, semangat reformasi birokrasi tidak boleh kandas hanya karena kesalahan sistemik dalam rekrutmen.
Sudah saatnya pemerintah berhenti bangga dengan angka pendaftar tinggi, dan mulai fokus pada kualitas proses serta kesiapan pelamar yang benar-benar ingin mengabdi.
